Pekanbaru — Situasi di jantung ibu kota Provinsi Riau memanas namun tetap terkendali saat ribuan warga Kabupaten Pelalawan menggelar aksi damai besar-besaran menolak relokasi kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Di tengah gelombang protes yang tak surut selama tiga hari dua malam, sosok Brigjen TNI Agustatius Sitepu hadir langsung menemui massa, khususnya warga suku Karo yang turut ambil bagian dalam aksi tersebut.
Aksi yang dimulai sejak Senin, 13 April 2026, mencapai puncaknya pada Rabu, 15 April 2026. Ribuan massa bertahan di sekitar Kantor Gubernur Riau, menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat perlawanan terhadap kebijakan relokasi yang mereka nilai merugikan kehidupan masyarakat lokal.
Kehadiran Brigjen TNI Agustatius Sitepu di tengah massa menjadi sorotan. Dengan pendekatan humanis, Danrem 031/WB itu berdialog langsung dengan warga, mendengarkan aspirasi, serta menenangkan situasi agar tetap kondusif. Terlebih, sebagian massa berasal dari komunitas suku Karo yang memiliki kedekatan emosional dengan beliau.
“Negara hadir untuk mendengar, bukan sekadar melihat,” menjadi pesan kuat yang tersirat dari kunjungan tersebut, sekaligus menunjukkan upaya aparat menjaga stabilitas tanpa mengabaikan suara rakyat.
Di lapangan, pemandangan dramatis tak terhindarkan. Puluhan mobil dump truck (damtrek) terparkir memenuhi ruas jalan. Tenda-tenda terpal biru berdiri seadanya, menjadi tempat berteduh bagi para demonstran. Banyak warga yang bertahan dengan kondisi minim, bahkan tidur di atas bak kendaraan atau di pinggir jalan beralaskan seadanya.
Meski demikian, semangat mereka tidak surut. Satu tuntutan utama terus digaungkan: penolakan relokasi dari kawasan TNTN yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka.
Setelah bertahan selama tiga hari dua malam, massa akhirnya membubarkan diri secara tertib dan kembali ke daerah masing-masing pada dini hari 15 April 2026. Aksi berakhir tanpa bentrokan, meninggalkan pesan kuat tentang solidaritas warga dan pentingnya dialog dalam menyelesaikan konflik.
Peristiwa ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dan pusat, bahwa kebijakan strategis harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberlangsungan hidup masyarakat yang terdampak.
(Red)
