PEKANBARU, RIAU – Persoalan pengadaan dan pendistribusian RKP di Kantor Bulog yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 24, Kota Pekanbaru, menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APMIKIMMDO Provinsi Riau.
Sorotan tersebut muncul setelah adanya informasi bahwa sebanyak 216 anggota APMIKIMMDO yang mengajukan kebutuhan pengadaan RKP disebut hanya memperoleh alokasi sebanyak 30 dus dalam kurun waktu tiga minggu.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari pihak koperasi mengenai ketersediaan stok, mekanisme pengalokasian, serta kepastian pelayanan terhadap anggota yang membutuhkan pasokan secara berkelanjutan.
Selain persoalan jumlah pasokan, anggota juga disebut dikenakan biaya pengantaran sebesar Rp3.800 per dus dengan jarak pengiriman sekitar 10 kilometer.
DPD APMIKIMMDO Provinsi Riau yang berkantor di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 14, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, mempertanyakan bagaimana mekanisme pengadaan dan pendistribusian tersebut diterapkan, khususnya bagi koperasi yang memiliki ratusan anggota.
Menurut pihak DPD APMIKIMMDO Riau, kepastian stok, transparansi pembagian alokasi, serta kejelasan biaya pengiriman merupakan hal penting agar aktivitas usaha anggota tidak terganggu.
BULOG BERIKAN PENJELASAN MELALUI WHATSAPP
Saat dikonfirmasi oleh tim media melalui pesan WhatsApp, admin RKP Bulog memberikan penjelasan terkait pelayanan terhadap koperasi tersebut.
Dalam keterangannya, admin menyebutkan bahwa koperasi yang bersangkutan belum memiliki tempat usaha eceran. Meski demikian, pihaknya mengaku masih memberikan pelayanan.
Berikut penjelasan admin RKP Bulog melalui pesan WhatsApp:
“Mohon maaf sebelumnya, koperasi Bapak tidak ada tempat eceran, tapi masih kami kasih lo, Pak. Kalau kejujuran di pusat itu sudah tidak tembus, Pak.
Koperasi-koperasi lain semua ada tempat seperti barang harian, semua untuk menjadi rekanan dan tidak ada keberatan terkait jadwal. Kalau Bapak keberatan, boleh bisa ambil ke badan pangan lain seperti ID Food dan lain-lain, Pak. Soalnya Minyakita bukan hanya dari Bulog.
Terima kasih, Pak.”
Demikian penjelasan yang disampaikan admin RKP Bulog melalui WhatsApp.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa terdapat persyaratan atau pertimbangan tertentu dalam pelayanan kepada koperasi, salah satunya terkait keberadaan tempat usaha eceran.
Namun, persoalan mengenai alasan alokasi yang disebut hanya 30 dus dalam tiga minggu untuk 216 anggota masih menjadi perhatian DPD APMIKIMMDO Riau.
DPD APMIKIMMDO RIAU HARAPKAN KLARIFIKASI DAN EVALUASI
DPD APMIKIMMDO Provinsi Riau berharap pihak Bulog dapat memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai mekanisme penyaluran RKP, termasuk dasar penentuan jumlah alokasi, persyaratan menjadi rekanan, serta ketentuan biaya pengantaran sebesar Rp3.800 per dus.
Pihak DPD juga berharap adanya evaluasi terhadap sistem pelayanan agar koperasi yang memiliki banyak anggota memperoleh kejelasan mengenai prosedur dan kepastian pasokan.
Persoalan ini dinilai perlu mendapat perhatian karena kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok, khususnya Minyakita, berkaitan dengan keberlangsungan usaha para pelaku usaha kecil yang membutuhkan ketersediaan stok.
DPD APMIKIMMDO Riau berharap komunikasi antara pihak koperasi dan Bulog dapat berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih membuka ruang bagi pihak Bulog untuk memberikan penjelasan tambahan, khususnya mengenai kebijakan alokasi RKP, persyaratan pelayanan koperasi, dan dasar pengenaan biaya pengiriman tersebut.
TIM MEDIA PEJUANG INFORMASI INDONESIA
