PEKANBARU — Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Pekanbaru, Sanctus Albertus Magnus, menyampaikan kritik keras dan mengecam dugaan kejadian keracunan setelah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami oleh 81 siswa SMK Negeri 1 Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.
Berdasarkan pemberitaan yang beredar, puluhan siswa tersebut mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG dan kemudian mendapatkan penanganan di sejumlah fasilitas kesehatan. Pemerintah Kabupaten Kampar juga mengambil langkah penghentian sementara program MBG terkait kejadian tersebut.
Bagi PMKRI Pekanbaru, peristiwa ini bukan sekadar persoalan teknis penyediaan makanan. Ini menyangkut keselamatan, kesehatan, dan masa depan anak-anak Indonesia yang seharusnya menjadi kelompok yang paling mendapatkan perlindungan dari negara.
Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, yaitu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Namun, tujuan yang baik tidak boleh dijalankan dengan tata kelola yang buruk, pengawasan yang lemah, ataupun mengorbankan keselamatan penerima manfaat.
81 siswa yang diduga mengalami keracunan adalah alarm keras bagi pemerintah.
Lebih ironis lagi, peristiwa ini terjadi di tengah momentum 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Angka 81 bukan sekadar angka. Ia menjadi refleksi bahwa setelah 81 tahun Indonesia merdeka, masih banyak anak-anak dan masyarakat yang belum benar-benar merasakan kemerdekaan dalam bentuk hak paling mendasar: hak untuk hidup sehat, memperoleh makanan yang aman, mendapatkan pendidikan, dan memperoleh perlindungan dari negara.
Kemerdekaan tidak boleh hanya dimaknai sebagai bebas dari penjajahan. Kemerdekaan harus hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Apa artinya merdeka jika anak-anak kita justru jatuh sakit setelah menerima program yang seharusnya memberikan gizi dan kesehatan?
PMKRI Pekanbaru menilai bahwa kejadian ini merupakan bentuk kegagalan serius dalam aspek perencanaan, pengawasan, pengendalian mutu, serta evaluasi pelaksanaan program MBG apabila nantinya hasil pemeriksaan resmi membuktikan adanya kelalaian dalam penyelenggaraannya.
Negara tidak boleh hanya hadir ketika persoalan sudah terjadi. Negara harus hadir sebelum masyarakat menjadi korban.
Oleh karena itu, PMKRI Cabang Pekanbaru mendesak pemerintah untuk:
1. Menghentikan sementara pelaksanaan MBG di wilayah terkait sampai seluruh proses evaluasi dan pemeriksaan keamanan pangan selesai dilakukan secara menyeluruh.
2. Mengusut secara tuntas penyebab dugaan keracunan terhadap 81 siswa SMK 1 Tapung Hulu, termasuk memeriksa seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, distribusi hingga makanan diterima oleh siswa.
3. Membuka hasil pemeriksaan dan investigasi kepada publik secara transparan, agar masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran atau kelalaian.
4. Menjamin seluruh korban mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal dan tanpa membebani keluarga korban.
5. Melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola program MBG, khususnya mengenai standar keamanan pangan, kualitas bahan makanan, kapasitas dapur, distribusi, pengawasan dan sertifikasi.
6. Menindak tegas pihak yang terbukti lalai atau bertanggung jawab, tanpa pandang bulu.
7. Melibatkan masyarakat, tenaga kesehatan, ahli gizi, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil dalam evaluasi program MBG, sehingga kebijakan tidak hanya berorientasi pada target dan angka, tetapi benar-benar menjamin keselamatan penerima manfaat.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Pekanbaru, Benedik Bonaventura Tarigan, menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh menganggap persoalan ini sebagai insiden biasa.
«“Program Makan Bergizi Gratis seharusnya menjadi jawaban atas kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, bukan justru menjadi ancaman bagi kesehatan mereka. Negara jangan bermain-main dengan keselamatan dan masa depan generasi muda. Kalau 81 siswa harus mendapatkan perawatan setelah menyantap makanan MBG, maka pemerintah wajib menjelaskan kepada publik bagaimana sistem pengawasan program ini bekerja.”»
Lebih lanjut, PMKRI Pekanbaru menegaskan bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika setiap warga negara dapat hidup dengan aman, sehat, bermartabat, dan mendapatkan pelayanan publik yang layak.
81 tahun Indonesia merdeka seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki negara, bukan membiarkan rakyat terus menjadi korban buruknya tata kelola kebijakan.
Jangan sampai program yang menggunakan uang rakyat justru membuat rakyat harus menanggung risiko dari lemahnya pengawasan pemerintah.
Keselamatan siswa bukan angka statistik.
Kesehatan rakyat bukan eksperimen kebijakan.
Dan kemerdekaan bukan sekadar seremoni.
PMKRI Pekanbaru berdiri bersama para siswa dan masyarakat yang terdampak serta mendesak pemerintah untuk menjadikan kejadian ini sebagai momentum evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan MBG.
