*Padang/Pekanbaru, 15 Agustus 2026* — Dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar di Berastagi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan tamparan keras bagi wajah pemerintahan di Kabupaten Karo. Peristiwa ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan dari lemahnya tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan anak-anak.
Kami, *Erguna J. Ginting (Ketua Presidium PMKRI Cabang Padang)* dan *Benedik Tarigan (Ketua PMKRI Cabang Pekanbaru)*, menyampaikan pernyataan ini sebagai *putra Tanah Karo Simalem* yang memiliki tanggung jawab moral terhadap masa depan daerah kami. Kami menyatakan kekecewaan yang mendalam sekaligus mengecam pernyataan Bupati Karo yang menyebut bahwa kejadian tersebut sebagai *“berita baik”* karena kondisi para siswa dinilai tidak mengkhawatirkan.
Pernyataan itu bukan sekadar keliru, tetapi menunjukkan *kemiskinan empati dan kegagalan memahami hakikat kepemimpinan publik*. Tidak ada satu pun peristiwa yang melibatkan ratusan anak harus mendapatkan penanganan medis yang layak disebut sebagai *berita baik*. Kalimat tersebut mencederai rasa keadilan orang tua, melukai hati masyarakat Karo, dan memperlihatkan bahwa pemerintah lebih sibuk mengendalikan persepsi daripada menghadapi kenyataan.
Seorang bupati tidak dipilih untuk menjadi juru bicara yang menenangkan situasi dengan retorika, melainkan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas keselamatan warganya. Ketika ratusan anak diduga menjadi korban dalam sebuah program pemerintah, respons pertama yang seharusnya muncul adalah *pengakuan atas kegagalan sistem, permintaan maaf kepada masyarakat, serta komitmen penuh untuk mengusut tuntas penyebab kejadian*. Yang muncul justru pernyataan yang berpotensi mengecilkan skala tragedi.
Kami memandang bahwa persoalan ini jauh lebih besar daripada sekadar insiden dugaan keracunan. Ini adalah *krisis tata kelola pemerintahan*. Program publik yang menyangkut konsumsi anak-anak seharusnya berada di bawah pengawasan yang ketat, mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan, distribusi, hingga pengujian kualitas pangan. Jika ratusan siswa terdampak, maka yang harus dievaluasi bukan hanya makanan pada hari itu, tetapi *seluruh sistem pengawasan yang memungkinkan kejadian tersebut terjadi*.
Karena itu, kami menolak pendekatan yang hanya berfokus pada pemulihan citra pemerintah. Yang dibutuhkan masyarakat Karo adalah *kebenaran, akuntabilitas, dan pembenahan struktural*. Kami menuntut agar penyelesaian kasus ini dilakukan secara sistematis, transparan, dan bertanggung jawab.
Kami menuntut:
1. *Pembentukan tim investigasi independen* yang melibatkan BPOM, Dinas Kesehatan, ahli keamanan pangan, akademisi, dan unsur masyarakat sipil.
2. *Audit total terhadap seluruh rantai pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Karo*, termasuk proses pengadaan, pengolahan, distribusi, dan pengawasan kualitas makanan.
3. *Publikasi terbuka hasil pemeriksaan laboratorium* agar masyarakat memperoleh kepastian berdasarkan fakta ilmiah.
4. *Evaluasi menyeluruh terhadap pejabat dan pihak-pihak yang bertanggung jawab* dalam pelaksanaan program.
5. *Jaminan pemulihan seluruh korban* serta penegakan sanksi terhadap setiap bentuk kelalaian yang terbukti.
Kami ingin menegaskan bahwa *masalah utama hari ini bukan sekadar apa yang dimakan anak-anak, tetapi bagaimana pemerintah merespons ketika anak-anak menjadi korban*. Kepemimpinan yang kehilangan empati akan melahirkan kebijakan yang kehilangan arah. Pemerintah Kabupaten Karo harus berhenti membangun narasi yang menenangkan sementara, dan mulai membangun sistem yang benar-benar melindungi rakyat.
Sebagai putra Tanah Karo, kami merasa berkewajiban menyampaikan kritik ini karena kami mencintai daerah kami. Kecintaan terhadap Karo tidak diwujudkan dengan membela kekuasaan, tetapi dengan *mengingatkan ketika kekuasaan kehilangan kepekaan moral*. Kritik ini bukan untuk menjatuhkan siapa pun, melainkan untuk memastikan bahwa keselamatan anak-anak Karo tidak pernah lagi dipertaruhkan oleh kelalaian, lemahnya pengawasan, maupun komunikasi publik yang tidak bertanggung jawab.
Kami akan terus mengawal kasus ini hingga seluruh fakta terungkap dan seluruh pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban. *Anak-anak Karo bukan angka statistik, bukan bahan pencitraan, dan bukan korban yang boleh dilupakan setelah perhatian publik mereda. Mereka adalah masa depan Tanah Karo Simalem.*
