JANGAN SIBUK MENJELASKAN AIR HUJAN! PMKRI PEKANBARU DESAK POLDA RIAU UNGKAP PENYEBAB RF KEJANG-KEJANG SAAT PROSES PENINDAKAN POLISI

PEKANBARU, RIAU – Pernyataan Kapolres Pelalawan, AKBP Ahmad Nur Ari, terkait peristiwa kejang-kejang yang dialami seorang perempuan berinisial RF saat berlangsungnya proses penangkapan suaminya, SG, menuai sorotan dari kalangan mahasiswa.

 

Ketua Presidium PMKRI Cabang Pekanbaru, Benedik Bonaventura Tarigan, menilai penjelasan mengenai pemberian air hujan kepada RF belum menjawab persoalan utama yang menjadi perhatian masyarakat, yakni penyebab korban mengalami kejang-kejang hingga akhirnya meninggal dunia.

 

Menurut Benedik, publik tidak seharusnya hanya diarahkan pada persoalan siapa yang memberikan air hujan, bagaimana air tersebut ditampung, ataupun siapa yang menyiramkannya ke wajah korban.

 

“Jangan sibuk menjelaskan siapa yang memberikan air hujan. Jelaskan terlebih dahulu mengapa RF bisa mengalami kejang-kejang ketika berada dalam proses penindakan aparat kepolisian,” tegas Benedik.

 

Ia menilai terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab secara terbuka oleh Polda Riau. Salah satunya adalah apa yang sebenarnya terjadi sebelum RF mengalami kondisi darurat medis tersebut.

 

Benedik menegaskan bahwa penyebab kejang-kejang, kondisi korban selama proses penindakan, serta tindakan yang dilakukan aparat ketika mengetahui korban mengalami keadaan darurat harus menjadi fokus utama penyelidikan.

 

Ia juga menekankan bahwa pihaknya tidak sedang membangun kesimpulan bahwa aparat kepolisian telah melakukan kekerasan ataupun kelalaian. Namun, menurutnya, kematian seseorang dalam rangkaian proses penindakan aparat negara merupakan persoalan serius yang harus diungkap secara objektif dan berdasarkan fakta.

 

PMKRI MINTA INVESTIGASI MENYELURUH DAN TRANSPARAN

 

PMKRI Cabang Pekanbaru meminta Polda Riau melakukan investigasi secara menyeluruh, objektif, transparan, dan independen terhadap peristiwa tersebut.

 

Sejumlah hal yang dinilai perlu diungkap antara lain:

 

1. Memeriksa seluruh personel kepolisian yang terlibat dalam proses penindakan.

2. Menelusuri rekaman dokumentasi atau CCTV apabila tersedia.

3. Mengungkap secara terperinci setiap tahapan proses penangkapan.

4. Membuka hasil pemeriksaan medis terkait penyebab RF mengalami kejang-kejang dan meninggal dunia.

5. Memastikan apakah pertolongan pertama telah diberikan secara cepat dan tepat.

6. Menjelaskan apakah terdapat keterlambatan dalam membawa korban ke fasilitas kesehatan.

 

Menurut Benedik, seluruh pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan fakta, hasil pemeriksaan, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar penjelasan kronologi dari satu pihak.

 

HAK RF SEBAGAI WARGA NEGARA HARUS DILINDUNGI

 

Lebih lanjut, Benedik mengingatkan bahwa RF merupakan warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, keselamatan, serta perlakuan yang manusiawi.

 

Status hukum SG sebagai suami RF tidak boleh menghilangkan hak-hak RF sebagai warga negara yang harus tetap mendapatkan perlindungan hukum.

 

Oleh karena itu, PMKRI Cabang Pekanbaru meminta Kapolda Riau memberikan perhatian serius terhadap kasus ini dan memastikan proses investigasi berjalan tanpa konflik kepentingan.

 

Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya pelanggaran prosedur, tindakan tidak profesional, ataupun kelalaian oleh personel kepolisian, maka pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku.

 

JANGAN BIARKAN KEMATIAN RF BERHENTI PADA PENJELASAN KRONOLOGI

 

Benedik kembali menegaskan bahwa persoalan utama dalam kasus ini bukan sekadar bagaimana RF mendapatkan air ketika mengalami kejang-kejang, melainkan apa yang sebenarnya menyebabkan kondisi darurat tersebut terjadi saat proses penindakan aparat kepolisian berlangsung.

 

“Kepolisian tidak cukup hanya menjelaskan apa yang terjadi setelah korban mengalami kejang-kejang. Kepolisian harus mampu menjelaskan mengapa kondisi itu bisa terjadi ketika korban berada dalam rangkaian proses penindakan,” tegasnya.

 

Ia berharap Polda Riau tidak membiarkan persoalan ini berhenti pada penjelasan kronologi semata. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai penyebab kejadian tersebut dan bagaimana pertanggungjawaban atas seluruh proses penanganannya.

 

Keadilan harus diungkap, kebenaran harus dibuka, dan setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

 

Kasus ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap proses penegakan hukum, keselamatan, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap setiap warga negara harus tetap menjadi perhatian utama.

 

Sumber: Pernyataan Benedik Bonaventura Tarigan, Ketua Presidium PMKRI Cabang Pekanbaru.

 

TIM REDAKSI

PEJUANGINFORMASIINDONESIA.COM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *