Pulau Beralo, 1 November 2025 ,Riau-Desa Pulau Beralo, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, kembali menjadi sorotan publik. Di tengah tenangnya kehidupan pedesaan, tersimpan kisah getir tentang jeritan warga yang merindukan keadilan. Dugaan kuat praktik korupsi dana desa kini menyeruak ke permukaan, menyeret nama Kepala Desa Pulau Beralo dalam pusaran dugaan penyalahgunaan anggaran.
Beberapa hari terakhir, Tim LSM Penjara Indonesia Provinsi Riau, bersama Tim Investigasi dan awak media Pejuang Informasi Indonesia, telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelusuran mendalam. Hasil investigasi mengindikasikan adanya penyelewengan anggaran dana desa yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Laporan resmi hasil investigasi tersebut telah dikirimkan ke Bupati Kuantan Singingi, Gubernur Riau, dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau. Namun, hingga berita ini diterbitkan, warga mengaku belum melihat adanya tindakan nyata dari pihak berwenang.
“Kami sudah lama menaruh curiga, tapi tidak berani bicara. Ada intimidasi dari oknum kades dan keluarganya. Kami takut, tapi kami juga lelah hidup dalam ketidakadilan,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Warga Desa Pulau Beralo menilai kondisi yang mereka alami bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi praktik korupsi sistematis yang melibatkan pihak-pihak tertentu di lingkaran pemerintahan desa. Tak sedikit warga yang mengaku kecewa karena dana desa yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan justru diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Di tengah rasa takut dan tekanan, masyarakat menaruh harapan besar kepada Media Pejuang Informasi Indonesia untuk menjadi corong suara rakyat kecil, menyuarakan aspirasi mereka hingga ke tingkat penegak hukum.
“Kami ingin keadilan ditegakkan. Jangan biarkan uang rakyat dimainkan oleh segelintir orang. Kami berharap Kejaksaan dan Tipikor turun tangan langsung ke lapangan,” tambah warga lainnya dengan nada penuh harap.
Selain itu, warga juga mendesak agar program pengawasan dana desa yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat benar-benar dijalankan secara tegas dan transparan, terutama di desa-desa terpencil seperti Pulau Beralo.
Situasi di lapangan kini kian memanas. Masyarakat menunggu langkah nyata dari Kejaksaan Tinggi Riau dan Satuan Tugas Tipikor untuk menindaklanjuti laporan yang telah masuk. Bagi warga Pulau Beralo, keadilan bukan sekadar kata — tetapi harapan terakhir agar mereka bisa kembali hidup tanpa rasa takut dan tekanan.
Media Pejuang Informasi Indonesia akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, demi terwujudnya keadilan dan transparansi dalam penggunaan dana desa di Provinsi Riau.
(Tim)
