Sejumlah elemen masyarakat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Riau, SF. Harianto, dalam melakukan pembenahan dan perombakan jajaran direksi di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis, salah satunya PT Riau Petroleum.
Dukungan tersebut disampaikan berbagai kalangan, mulai dari akademisi hingga aktivis, yang menilai kebijakan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) merupakan langkah penting dalam menjaring calon direksi yang profesional dan berpengalaman.
PUTRA, SH.MH, seorang akademisi kampus, menilai bahwa pembentukan Pansel menjadi bagian strategis dalam memperkuat tata kelola BUMD agar lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Riau.
“Kami mendukung penuh kebijakan Gubernur Riau untuk melakukan evaluasi dan perombakan direksi BUMD. Ini langkah strategis untuk memastikan posisi penting diisi oleh orang-orang yang kompeten, berintegritas, dan sejalan dengan visi pembangunan daerah,” ujarnya.
Senada dengan itu, Rianto, ST, lulusan jurusan perminyakan, menekankan pentingnya standar ketat dalam proses seleksi, khususnya untuk posisi yang berkaitan dengan sektor minyak dan gas (migas).
Menurutnya, Panitia Seleksi wajib memastikan calon Direktur Operasional memiliki kompetensi yang memadai, termasuk sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) industri migas.
“Ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan operasional pengelolaan migas. Kita ingin PT Riau Petroleum benar-benar dipimpin oleh sosok yang profesional dan berpengalaman, sehingga mampu memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
Sementara itu, Rangga, SH, aktivis pemantau Riau, menilai momentum seleksi direksi harus menjadi ajang bersih-bersih dari kepentingan politik praktis maupun praktik tidak sehat lainnya.
“BUMD tidak boleh lagi dijadikan tempat bagi-bagi kekuasaan atau balas jasa politik. Harus diisi oleh profesional yang mampu bekerja, bukan sekadar ‘titipan’. Riau membutuhkan lompatan besar dalam pembangunan, dan itu harus dimulai dari pembenahan sektor strategis seperti BUMD, termasuk PT SPR dan PT PER yang juga tengah mengalami perombakan,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar proses seleksi dilakukan secara terbuka, objektif, dan akuntabel, sehingga mampu melahirkan pemimpin perusahaan daerah yang membawa perubahan nyata.
“Kami berharap proses seleksi ini berjalan transparan dan bebas intervensi. Publik harus bisa melihat bahwa ini adalah proses yang bersih dan profesional. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pihaknya bersama berbagai elemen masyarakat siap mengawal jalannya proses seleksi tersebut agar tetap berada pada koridor yang benar.
“Kami yang tergabung dari berbagai elemen akan terus mengawal dan mengawasi proses ini. Kami ingin memastikan BUMD di Riau benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru menjadi beban APBD Provinsi Riau,” tutupnya.
