Indragiri Hulu, Riau — SPBU Pertamina No. 14.293.642 yang terletak di Jalan Lintas Sumatera, Talang Lakat, Kecamatan Batang Gangsal, tepatnya di Simpang Geranit, menjadi pusat perhatian publik. Pasalnya, aktivitas pengisian Bio Solar subsidi menggunakan jerigen diduga berlangsung secara terbuka di lokasi tersebut.
Beberapa warga yang melintas mengaku melihat kendaraan dan individu tertentu mengisi Bio Solar dalam jumlah besar menggunakan jerigen tanpa pengawasan ketat. Praktik ini menimbulkan dugaan kuat adanya penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi.
“Solar subsidi sering habis cepat. Tapi anehnya, yang pakai jerigen bisa dilayani tanpa antre,” ujar salah seorang sopir truk yang tidak ingin disebutkan namanya.
Padahal, jelas dalam regulasi Perpres No. 191 Tahun 2014 serta aturan Pertamina, Bio Solar subsidi hanya boleh disalurkan kepada konsumen yang berhak, dan dilarang menggunakan jerigen tanpa surat rekomendasi resmi.
Warga sekitar mengeluhkan dampak dari dugaan praktik ini. Ketika stok habis, kendaraan umum dan pelaku usaha kecil yang sangat membutuhkan BBM subsidi justru kesulitan mendapatkan Solar, sementara pihak tertentu diduga bebas mengangkut Solar subsidi dalam jumlah besar.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: Apakah pengawas SPBU tidak mengetahui aktivitas tersebut?
Mengapa instansi terkait tidak mengambil tindakan, Ada apa di balik pembiaran ini?
Masyarakat menilai bahwa pengawasan dari pihak terkait, baik Pertamina maupun aparat penegak aturan di wilayah tersebut, sangat lemah. Bahkan beberapa warga menyebutkan ada indikasi “main mata” sehingga praktik tersebut bisa terus berjalan.
Desakan Tindakan Tegas.Komunitas pengemudi dan warga meminta:
1. Audit distribusi BBM subsidi di SPBU 14.293.642
2. Penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi
3. Pengawasan melekat oleh instansi terkait
“Jangan sampai BBM subsidi yang diperuntukkan untuk rakyat kecil justru dinikmati oleh segelintir pihak,” tegas seorang tokoh masyarakat Batang Gangsal.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPBU dan instansi pengawas belum memberikan tanggapan resmi?
