Kuantan Hilir Seberang Kuantan Singingi – Riau | 7 November 2025, Di balik tenangnya aliran sungai dan geliat aktivitas warga Desa Pulo Beralo, tersimpan kisah pilu yang tak pernah tersorot. Seorang ibu bernama Ratna (44), warga Dusun III RT 09/RW 05, telah delapan tahun tinggal bersama ketiga anaknya di sebuah gubuk lapuk yang nyaris rubuh.
Atap rumah bolong, dinding berlubang, lantai papan sudah rapuh dimakan usia. Bahkan, tempat yang ia sebut “rumah” itu tidak memiliki dapur layak. Setiap kali hujan, air mengalir masuk, merendam lantai dan membuat keluarga kecil ini terjaga sepanjang malam.
“Saya hanya ingin tempat berteduh yang layak untuk anak-anak saya. Sudah delapan tahun begini. Kalau hujan deras, kami tak bisa tidur,” ujar Ibu Ratna dengan suara bergetar.
Penghasilan Ibu Ratna tidak menentu. Ia hanya mengandalkan upah menggosok pakaian, itu pun jika ada tetangga yang membutuhkan jasanya. Dalam seminggu, terkadang ia hanya membawa pulang Rp 50.000. Uang itu harus dibagi untuk makan dan kebutuhan sekolah anak-anaknya.
Bantuan sosial seperti PKH, BPNT, maupun BLT Desa?
Hingga kini, Ibu Ratna mengaku belum pernah menjadi penerima tetap.
“Kalau banjir besar, kadang dapat bantuan. Tapi itu pun hanya sekali setahun, bahkan kadang tiga tahun sekali. Selain itu, tak ada,” ungkapnya lirih sambil mengusap air mata.
Minimnya Perhatian, Pertanyaan Tentang Prioritas Kebijakan, Tim Investigasi Pejuang Informasi Indonesia yang turun langsung ke lokasi melihat kondisi memprihatinkan itu. Rumah tempat Ibu Ratna tinggal berada di pinggir kebun, jauh dari layak disebut hunian manusia.
Ketua Tim Investigasi, usai melakukan peninjauan, menyatakan keprihatinannya:
“Kami tidak menuduh, namun kasus ini memunculkan pertanyaan besar: bagaimana pendataan penerima bantuan dilakukan? Mengapa orang yang benar-benar miskin tidak terjangkau bantuan?”
Warga sekitar juga membenarkan bahwa nama Ibu Ratna belum pernah masuk sebagai penerima bantuan sosial reguler.
Harapan dari Warga: Pemerintah Desa Agar Turun Tangan,Fenomena ini menimbulkan tanda tanya mengenai transparansi dan keberpihakan kebijakan desa terhadap warga kurang mampu. Masyarakat menilai, sudah seharusnya pemerintah desa membuka mata dan data.
“Kalau bukan pemerintah desa yang peduli, lalu siapa lagi?” keluh salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Seruan Kemanusiaan
Pejuang Informasi Indonesia mengimbau seluruh pihak — pemerintah desa, kecamatan, dinas sosial, hingga para dermawan — untuk bergotong royong membantu keluarga ini. Bukan sekadar materi, namun memberi hak mereka untuk hidup layak sebagai warga negara.
“Rumah layak tidak seharusnya menjadi kemewahan. Itu hak setiap warga.”
Air mata Ibu Ratna adalah pesan sunyi tentang kegagalan sistem yang tidak berpihak pada yang lemah.
Semoga setelah berita ini terbit, ada kepedulian yang benar-benar nyata — bukan sekadar janji.
(IPS)
